Penulis : Sulastri, S.Pd.,M.H (Dosen PPKn, FKIP Unpam)
LABIQA.ID – Dalam sistem pemerintahan presidensial, kabinet merupakan instrumen penting bagi Presiden dalam menerjemahkan visi, misi, dan program politik ke dalam kebijakan publik. Oleh karena itu, perubahan komposisi kabinet atau reshuffle bukan sekadar pergantian personalia pemerintahan, melainkan merupakan tindakan politik dan administratif yang dapat memengaruhi arah kebijakan negara, efektivitas pemerintahan, serta hubungan antara Presiden dengan kekuatan-kekuatan politik yang menopang pemerintahannya.
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi perhatian publik pada September 2026. Setelah sebelumnya melakukan sejumlah perubahan komposisi kabinet, Presiden Prabowo pada 14 September 2026 melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian tersebut memiliki arti strategis karena Kementerian Keuangan merupakan salah satu institusi utama dalam pengelolaan fiskal, APBN, dan pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah (GoodStats, n.d.).
Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin, 14 September 2026. Sumber Foto : BPMI Setpres/Muchlis Jr.
Dengan demikian, reshuffle kabinet perlu dibaca secara lebih kritis. Pertanyaannya bukan semata-mata apakah Presiden memiliki kewenangan untuk mengganti menteri, tetapi untuk kepentingan apa pergantian tersebut dilakukan, apakah didasarkan pada evaluasi kinerja, dan sejauh mana perubahan itu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif serta berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dari perspektif pemerintahan, pemilihan pejabat yang telah memahami mekanisme internal Kementerian Keuangan dapat dipandang sebagai upaya menjaga kesinambungan birokrasi. Namun, dari perspektif politik, pergantian Menteri Keuangan tetap mempunyai konsekuensi yang lebih luas karena posisi tersebut sangat strategis dalam menentukan hubungan antara agenda politik Presiden, kebijakan fiskal, dan kemampuan negara membiayai program-program pemerintah.
Menurut pendekatan kekuasaan dalam ilmu politik, pemerintahan pada dasarnya merupakan arena penggunaan, distribusi, dan pengendalian kekuasaan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Dalam konteks kabinet, Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang dipercaya menerjemahkan kebijakan politiknya ke dalam tindakan pemerintahan. Dengan demikian, reshuffle dapat dipahami sebagai instrumen Presiden untuk memastikan adanya kesesuaian antara kepemimpinan politik, loyalitas pemerintahan, kapasitas teknokratis, dan pencapaian program.
Reshuffle dapat memperkuat posisi Presiden dalam mengendalikan pemerintahan. Pergantian pejabat memungkinkan Presiden menempatkan figur yang dinilai lebih sesuai dengan arah politik dan kebijakan pemerintah. Di sisi lain, reshuffle juga dapat menjadi sarana konsolidasi politik. Sejumlah pengamat bahkan membaca perubahan kabinet sebelumnya sebagai bagian dari konsolidasi kekuatan pemerintahan (Pengamat: Prabowo “Reshuffle” Kabinet Untuk Konsolidasi Kekuatan – ANTARA News Kalimantan Barat, n.d.).
Kondisi tersebut tidak selalu negatif. Konsolidasi dapat menciptakan stabilitas politik apabila digunakan untuk memperkuat koordinasi pemerintahan. Namun, konsolidasi menjadi problematis apabila berubah menjadi praktik pembagian kekuasaan yang mengutamakan kepentingan elite dibandingkan kompetensi dan kepentingan publik.
Menurut penulis, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan agar reshuffle benar-benar menghasilkan perbaikan pemerintahan yaitu:
Pertama, pemerintah perlu memperjelas basis evaluasi kinerja menteri. Evaluasi harus menggunakan indikator yang terukur, seperti pencapaian program, serapan dan kualitas anggaran, kualitas pelayanan publik, capaian pembangunan, serta penyelesaian persoalan strategis.
Kedua, proses pergantian pejabat harus mengutamakan kompetensi. Pertimbangan politik tetap merupakan bagian dari realitas pemerintahan, tetapi kompetensi, integritas, profesionalitas, dan rekam jejak harus menjadi kriteria utama.
Ketiga, pemerintah perlu menjaga kontinuitas kebijakan. Pergantian menteri tidak boleh menyebabkan program strategis negara berubah hanya karena pergantian personalia.
Keempat, Presiden dan kabinet perlu memperkuat komunikasi publik. Publik harus memperoleh penjelasan mengenai tujuan reshuffle, target pejabat baru, serta indikator keberhasilannya.
Kelima, DPR perlu menjalankan fungsi pengawasan secara substantif. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk mengintervensi kewenangan Presiden, tetapi memastikan bahwa kebijakan pemerintahan tetap berada dalam koridor kepentingan rakyat dan prinsip akuntabilitas.
Keenam, masyarakat sipil dan media perlu terus melakukan pengawasan kritis. Demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah.
Ketujuh, keberhasilan reshuffle harus dievaluasi berdasarkan hasil. Setelah pergantian pejabat, pemerintah perlu membuka capaian kinerja secara berkala agar publik dapat menilai apakah perubahan tersebut benar-benar efektif.
Dengan demikian, reshuffle dapat dibenarkan secara politik dan pemerintahan apabila menjadi instrumen koreksi dan optimalisasi kinerja. Sebaliknya, reshuffle patut dikritisi apabila lebih dominan menjadi instrumen distribusi kekuasaan tanpa orientasi yang jelas terhadap kepentingan publik. Dalam negara demokrasi, kewenangan Presiden memang penting, tetapi akuntabilitas kepada rakyat merupakan ukuran tertinggi dari penggunaan kewenangan tersebut.
Editor : Heru Mustofa