Penulis :  Saepudin Karta Sasmita, S.Pd., M.Pd (Dosen Prodi PPKn UNPAM)

Sumber : Ilustrasi AI/LABIQA.ID, 2026. Gambar dibuat menggunakan kecerdasan artifisial (AI) untuk keperluan ilustrasi artikel.

LABIQA.ID – Ada satu pertanyaan yang layak diajukan kepada mahasiswa Indonesia: untuk apa sebenarnya kita berada di kampus? Kuliah tentu untuk memperoleh ilmu dan gelar. Namun, jika mahasiswa hanya berhenti pada urusan nilai, ijazah, pekerjaan, dan karier, ada sesuatu yang lebih besar yang mungkin terlupakan. Mahasiswa adalah bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan publik.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa pernah menjadi kekuatan moral yang menyuarakan kegelisahan masyarakat dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, di tengah perubahan zaman, muncul pertanyaan: apakah mahasiswa hari ini masih menjadi pengawal demokrasi atau perlahan berubah menjadi penonton?

Pertanyaan ini bukan berarti mahasiswa sekarang tidak peduli. Banyak yang masih aktif berdiskusi, melakukan penelitian, berorganisasi, melakukan pengabdian, dan menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik. Bahkan, kehadiran media sosial memberikan ruang yang jauh lebih luas untuk berpartisipasi.

Persoalannya adalah apakah suara tersebut lahir dari kesadaran kritis atau sekadar mengikuti arus.

Kritik di Era Media Sosial

Era digital memungkinkan mahasiswa menyampaikan pendapat dalam hitungan detik. Pada Februari 2025, misalnya, mahasiswa di berbagai daerah menggelar aksi “Indonesia Gelap” sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah persoalan kebijakan pemerintah dan kondisi sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa suara mahasiswa belum hilang. Namun, aktivisme digital juga memiliki tantangan. Kritik dapat berubah menjadi kemarahan, perbedaan pendapat menjadi saling serang, dan informasi yang belum terverifikasi dapat dengan mudah disebarkan.

Mahasiswa seharusnya memiliki posisi yang berbeda. Mahasiswa bukan hanya kelompok yang berani berbicara, tetapi juga kelompok yang mampu memeriksa kebenaran sebelum berbicara.

Sikap kritis bukan berarti selalu menolak. Kritis berarti mampu bertanya: apa masalahnya, apa datanya, siapa yang terdampak, dan solusi apa yang dapat ditawarkan?

Jangan Terjebak Pragmatisme

Mahasiswa tentu memiliki kepentingan pribadi. Mengejar nilai, menyelesaikan kuliah, membangun pengalaman, dan mempersiapkan karier merupakan hal yang wajar. Namun, persoalan muncul ketika orientasi tersebut membuat mahasiswa semakin jauh dari persoalan masyarakat. Kuliah hanya dipandang sebagai jalan mendapatkan ijazah, organisasi sekadar mengejar sertifikat, sementara persoalan sosial dan kebangsaan dianggap bukan urusan mereka.

Padahal, mahasiswa tidak harus meninggalkan kepentingan akademik dan karier untuk memperjuangkan demokrasi. Pengetahuan yang diperoleh di kampus justru seharusnya menjadi modal untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Demokrasi Tidak Hanya Demontrasi

Mengawal demokrasi tidak selalu berarti turun ke jalan. Demonstrasi memang merupakan salah satu bentuk partisipasi demokratis, tetapi bukan satu-satunya. Mahasiswa dapat berkontribusi melalui penelitian, diskusi, tulisan, pengabdian masyarakat, advokasi, maupun literasi digital. Bahkan, keberanian menyampaikan pendapat berbeda dalam ruang kelas merupakan bagian dari pembelajaran demokrasi.

Dalam konteks PPKn, mahasiswa tidak cukup hanya memahami konsep demokrasi, Pancasila, hak dan kewajiban warga negara. Mereka harus mampu mempraktikkan nilai tersebut: menyampaikan kritik tanpa menghina, berbeda pendapat tanpa memusuhi, dan menggunakan kebebasan secara bertanggung jawab.

Pada akhirnya, ukuran mahasiswa sebagai pengawal demokrasi bukan hanya seberapa sering mereka berdemonstrasi, tetapi seberapa besar kepedulian mereka terhadap persoalan publik dan seberapa bertanggung jawab mereka menggunakan pengetahuan serta kebebasan yang dimiliki.

Mahasiswa boleh mengejar prestasi dan mempersiapkan masa depan. Tetapi jangan sampai terlalu sibuk membangun masa depan pribadi hingga lupa ikut menentukan masa depan bangsa.

Demokrasi tidak membutuhkan mahasiswa yang selalu setuju. Demokrasi membutuhkan mahasiswa yang berani bertanya, mampu mengkritik, mau berdialog, dan bertanggung jawab atas apa yang diperjuangkannya.

Sebab, ketika mahasiswa memilih menjadi penonton, demokrasi kehilangan salah satu kekuatan kritisnya.

Editor : Heru Mustofa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *