Penulis : Wily Setiadi (Mahasiswa Universitas Pamulang)
KDM vs Si Doel: Perbandingan dua figur publik dalam pemerintahan Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Ilustrasi AI/LABIQA.ID.
LABIQA.ID — Kinerja kepala daerah merupakan salah satu cerminan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. Dalam konteks ini, perbandingan antara Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat dan Rano Karno sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menarik untuk dikaji. Keduanya merupakan figur publik yang dikenal luas masyarakat, tetapi memiliki latar belakang, pengalaman, dan pendekatan kepemimpinan yang berbeda.
Dedi Mulyadi memiliki pengalaman panjang di dunia politik, baik di legislatif maupun eksekutif. Sementara itu, Rano Karno lebih dahulu dikenal sebagai aktor dan figur publik melalui karakter “Si Doel”, sebelum kemudian terjun ke dunia politik dan pernah menjabat sebagai Gubernur Banten.
Perbedaan latar belakang tersebut turut membentuk gaya komunikasi dan pendekatan keduanya dalam menjalankan pemerintahan.
Dedi Mulyadi dan Gaya Kepemimpinan yang Menonjol
Sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menunjukkan sejumlah gebrakan yang mendapatkan perhatian publik. Salah satu aspek yang menonjol adalah upaya melakukan efisiensi dan realokasi anggaran daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menyampaikan adanya perhatian dari Menteri Dalam Negeri terhadap pengelolaan APBD Jawa Barat. Hal ini memperlihatkan bahwa aspek pengelolaan keuangan menjadi salah satu bagian penting dalam agenda pemerintahan Dedi Mulyadi.
Di luar aspek anggaran, Dedi dikenal memiliki gaya komunikasi yang sangat aktif melalui media sosial. Berbagai aktivitas pemerintahan, kunjungan lapangan, hingga interaksi dengan masyarakat kerap ditampilkan secara langsung kepada publik.
Pendekatan tersebut memperkuat citranya sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Dalam era digital, komunikasi publik semacam ini memang menjadi bagian penting dari pemerintahan karena masyarakat dapat mengikuti aktivitas pemimpinnya secara lebih terbuka.
Namun, gaya kepemimpinan yang kuat juga tidak lepas dari kritik. Sejumlah pihak menilai Dedi Mulyadi cenderung dominan dalam menjalankan pemerintahan. Bahkan, muncul istilah “one man show” untuk menggambarkan kuatnya eksposur dan peran gubernur dalam berbagai aktivitas pemerintahan.
Kritik tersebut perlu dilihat sebagai bagian dari dinamika pemerintahan. Pemerintah daerah pada dasarnya bukanlah kerja seorang kepala daerah seorang diri. Gubernur membutuhkan wakil gubernur, perangkat daerah, DPRD, serta berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
Karena itu, keberanian mengambil keputusan idealnya berjalan beriringan dengan kemampuan membangun koordinasi dan kolaborasi.
Rano Karno dan Tantangan Pemerintahan Jakarta
Di sisi lain, Rano Karno memiliki perjalanan karier yang berbeda. Sebelum aktif di dunia politik, ia dikenal luas sebagai aktor dan seniman. Tokoh “Si Doel” menjadi salah satu karakter yang membuat namanya begitu melekat di masyarakat Indonesia.
Namun, Rano Karno bukan hanya seorang artis. Ia memiliki pengalaman politik dan pemerintahan, termasuk pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Banten dan kemudian Gubernur Banten. Pengalaman tersebut menjadi modal ketika ia kemudian dipercaya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Pramono Anung.
Jakarta memiliki persoalan yang sangat kompleks. Transportasi, kemacetan, banjir, perumahan, tata ruang, lingkungan, ketimpangan sosial, hingga pengembangan ekonomi membutuhkan kebijakan yang terencana dan koordinasi lintas sektor.
Sebagai wakil gubernur, kontribusi Rano Karno tentu perlu dilihat dalam konteks pembagian tugas dengan gubernur. Tidak semua kebijakan strategis berada langsung dalam kewenangan wakil gubernur.
Rano juga memiliki kekuatan pada aspek sosial dan budaya. Latar belakangnya sebagai seniman memberikan modal komunikasi yang kuat dengan masyarakat. Perhatian terhadap kebudayaan dan identitas Betawi menjadi salah satu bidang yang dapat memperkuat perannya di Jakarta.
Namun, tantangan berikutnya adalah bagaimana pengalaman politik, pemerintahan, dan popularitas tersebut diterjemahkan menjadi kontribusi yang konkret dalam menghadapi persoalan teknokratis Jakarta.
Rekam Jejak Perlu Dilihat Secara Objektif
Membandingkan dua figur publik dalam pemerintahan tentu tidak cukup hanya berdasarkan popularitas. Rekam jejak dan hasil kerja harus menjadi ukuran utama.
Rano Karno memiliki pengalaman sebagai kepala daerah di Banten. Berbagai indikator pembangunan daerah selama periode kepemimpinannya dapat menjadi bagian dari evaluasi. Salah satunya adalah perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Namun, penilaian terhadap keberhasilan seorang kepala daerah tidak tepat jika hanya menggunakan satu indikator. Pembangunan daerah merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi banyak faktor, seperti kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah pusat, investasi, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta kondisi sosial masyarakat.
Demikian pula dengan Dedi Mulyadi. Popularitas yang tinggi dan aktivitas yang intens di media sosial bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan.
Kinerja pemerintahan tetap perlu dilihat melalui indikator yang lebih objektif, seperti kualitas pelayanan publik, efektivitas penggunaan anggaran, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, popularitas dapat menjadi modal politik, tetapi bukan ukuran tunggal keberhasilan seorang pemimpin.
Siapa yang Lebih Bersinar?
Jika dilihat dari sisi keberanian mengambil kebijakan, intensitas komunikasi publik, serta gaya kepemimpinan yang terlihat di ruang publik, Dedi Mulyadi saat ini tampak lebih menonjol.
Dedi memiliki karakter kepemimpinan yang agresif, komunikatif, dan aktif membangun hubungan dengan masyarakat. Pendekatan tersebut membuat berbagai aktivitas pemerintahannya mendapatkan perhatian luas.
Sementara itu, Rano Karno memiliki kekuatan pada pengalaman politik, komunikasi sosial, serta kedekatannya dengan dunia budaya. Tantangannya adalah bagaimana kekuatan tersebut dapat diterjemahkan menjadi kontribusi yang semakin konkret dalam pemerintahan DKI Jakarta.
Pada akhirnya, pertanyaan “Bintang Politik atau Bintang Film: siapa yang lebih bersinar?” tidak seharusnya hanya dijawab berdasarkan siapa yang paling populer atau paling sering muncul di media.
Bintang pemerintahan sesungguhnya adalah mereka yang mampu mengubah popularitas menjadi kinerja, kebijakan menjadi solusi, dan kekuasaan menjadi pelayanan kepada masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Dedi Mulyadi terlihat lebih menonjol dalam hal komunikasi publik dan keberanian mengambil kebijakan. Namun, penilaian akhir terhadap keberhasilan keduanya tetap harus dikembalikan kepada hasil kerja, indikator pembangunan, kualitas pelayanan publik, dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang terkenal, tetapi juga pemimpin yang mampu menghadirkan perubahan.
KDM atau Si Doel? Waktu, kebijakan, dan hasil kerja pemerintahanlah yang pada akhirnya akan menentukan siapa yang benar-benar lebih bersinar.
Sumber
- Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Informasi mengenai pengelolaan dan efisiensi APBD Jawa Barat serta perhatian Menteri Dalam Negeri terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- ANTARA News. Pemberitaan mengenai kebijakan efisiensi dan realokasi APBD Jawa Barat pada masa pemerintahan Dedi Mulyadi.
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Profil Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno dan informasi mengenai tugas serta pengalaman pemerintahan.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta. Informasi mengenai pemerintahan Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2030.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Informasi mengenai perjalanan pemerintahan Rano Karno sebagai Gubernur Banten.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten. Data indikator pembangunan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Banten.
Editor : NurulLita