Oleh: Wily Setiadi
LABIQA.ID — Pemberantasan korupsi selalu menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Setiap pergantian pemerintahan menghadirkan janji untuk memperkuat integritas, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan memastikan uang negara digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.
Prabowo Subianto memasuki pemerintahan dengan membawa pesan kuat mengenai pentingnya pemerintahan yang bersih, tegas, dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Harapan pun muncul agar pemerintahan baru mampu menghadirkan langkah konkret dalam memberantas korupsi dan memperkuat kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Namun, persoalan korupsi tidak berhenti hanya karena pergantian kekuasaan. Berbagai perkara yang melibatkan pejabat maupun orang-orang yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan terus menjadi perhatian publik. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana komitmen pemberantasan korupsi benar-benar diwujudkan dalam tindakan?
Pertanyaan itu menjadi semakin penting karena pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan melalui pidato, slogan, ataupun pernyataan politik. Publik membutuhkan bukti nyata berupa penegakan hukum yang konsisten, transparansi pengelolaan anggaran, pengawasan yang kuat, serta keberanian menindak siapa pun yang terbukti melakukan korupsi tanpa melihat jabatan maupun kedekatan politiknya.
Ketika Lingkaran Kekuasaan Ikut Disorot
Salah satu tantangan terbesar dalam pemberantasan korupsi adalah ketika perkara hukum bersinggungan dengan lingkungan kekuasaan. Ketika seorang pejabat atau tokoh yang memiliki hubungan dengan kekuasaan terseret persoalan hukum, publik tentu akan memberikan perhatian lebih besar.
Dalam situasi seperti itu, pemerintah dituntut untuk menunjukkan bahwa hukum tidak memiliki dua wajah. Penegakan hukum harus berlaku sama terhadap seluruh warga negara, baik mereka yang berada di luar pemerintahan maupun mereka yang berada di dalam lingkaran kekuasaan.
Justru di sinilah ukuran keseriusan sebuah pemerintahan dalam memberantas korupsi dapat dilihat.
Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan proses hukum yang sah, maka tidak boleh ada perlindungan politik hanya karena orang tersebut memiliki jabatan, hubungan kekuasaan, atau kedekatan dengan penguasa.
Sebaliknya, proses hukum juga harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Kritik terhadap pemerintah harus dibangun berdasarkan fakta dan proses hukum yang dapat diverifikasi, bukan sekadar asumsi ataupun tuduhan.
KPK dan Tantangan Kepercayaan Publik
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama bertahun-tahun menjadi salah satu institusi yang mendapat perhatian besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Perdebatan mengenai perubahan kelembagaan, regulasi, kewenangan, serta kualitas kepemimpinan KPK terus menjadi bagian dari diskursus publik.
Kritik terhadap pelemahan pemberantasan korupsi pada dasarnya tidak boleh dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintah. Sebaliknya, kritik tersebut dapat menjadi mekanisme kontrol agar kekuasaan tetap berada dalam koridor demokrasi dan hukum.
Pemerintah perlu memastikan bahwa lembaga penegak hukum memiliki ruang yang cukup untuk bekerja secara profesional, independen, transparan, dan akuntabel.
Sebab, pemberantasan korupsi akan kehilangan makna apabila lembaga yang bertugas memberantas korupsi justru kehilangan kepercayaan masyarakat.
Korupsi Bukan Sekadar Persoalan Hukum
Korupsi bukan hanya persoalan mengenai berapa rupiah uang negara yang hilang. Dampaknya jauh lebih luas.
Ketika anggaran pendidikan dikorupsi, kualitas pendidikan masyarakat dapat terganggu. Ketika anggaran kesehatan diselewengkan, masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat menjadi korban. Ketika proyek pembangunan dimanipulasi, kualitas infrastruktur yang diterima masyarakat juga dapat menurun.
Dengan demikian, korupsi pada akhirnya merupakan persoalan keadilan sosial.
Uang yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat berubah menjadi keuntungan pribadi atau kelompok. Pada titik inilah korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat.
Karena itu, pemberantasan korupsi seharusnya menjadi agenda yang melampaui kepentingan politik jangka pendek.
Jangan Hanya Berhenti pada Retorika
Pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang sekadar memiliki kekuasaan besar. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu menggunakan kekuasaan secara bertanggung jawab.
Prabowo Subianto memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa agenda pemberantasan korupsi bukan sekadar bagian dari retorika politik. Pembuktian tersebut dapat dilakukan melalui tindakan nyata: memperkuat transparansi anggaran, memperbaiki sistem pengawasan, melindungi aparat yang bekerja secara profesional, memperkuat lembaga penegak hukum, serta memastikan tidak ada intervensi politik terhadap proses hukum.
Yang paling penting adalah keberanian untuk menindak siapa pun yang terbukti melakukan korupsi.
Tidak boleh ada standar ganda.
Tidak boleh ada hukum yang tajam kepada lawan tetapi tumpul kepada kawan.
Tidak boleh ada perlindungan bagi orang yang terbukti merugikan keuangan negara hanya karena memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Rakyat Menunggu Pembuktian
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang hanya kuat dalam berbicara mengenai pemberantasan korupsi. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berani membuktikannya.
Jika pemerintahan ingin dikenang sebagai pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat, maka keberanian tersebut harus terlihat dalam praktik pemerintahan sehari-hari.
Korupsi tidak boleh menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Korupsi tidak boleh menjadi bagian dari budaya birokrasi. Dan pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti sebagai slogan.
Indonesia membutuhkan pemerintahan yang mampu membangun kepercayaan melalui tindakan nyata.
Kritik terhadap pemerintah bukan berarti membenci negara. Kritik justru dapat menjadi bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa. Karena itu, pemerintah harus mampu membedakan antara kritik yang membangun dengan upaya untuk merusak demokrasi.
Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah siapa yang paling keras berbicara tentang korupsi, melainkan siapa yang benar-benar berani memberantasnya ketika kasus tersebut menyentuh orang-orang terdekat dengan kekuasaan.
Rakyat tidak membutuhkan pemimpin yang kuat berbicara tetapi lemah ketika berhadapan dengan pencuri uang negara. Rakyat membutuhkan kepastian bahwa hukum bekerja untuk semua.
Ayolah negeriku, Indonesia tercinta. Sehatlah demokrasi kita. Sehatlah hukum kita. Sehatlah Bhinneka Tunggal Ika-ku.
Karena Indonesia yang bersih dari korupsi bukan sekadar cita-cita pemerintah, melainkan harapan seluruh rakyat.
Editor : Riky