Oleh: Lathifah Sandra Devi, S.Pd., M.Pd., Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Universitas Pamulang

Sumber: Ilustrasi dibuat menggunakan AI untuk LABIQA.ID.
Ketika politik memanas, dua istilah ini sering tertukar: makar dan pemakzulan. Padahal beda jauh. Makar adalah tindak pidana dalam KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023, berlaku sejak 2 Januari 2026), dan unsurnya harus dibuktikan di pengadilan. Pemakzulan adalah jalan konstitusional yang sah untuk memberhentikan Presiden. Mencampurnya merugikan hukum dan demokrasi sekaligus.
Ambil contoh isu penyadapan terhadap Presiden. Ada tiga hal yang perlu dipisahkan.
Pertama, perbuatan yang memang melanggar hukum, seperti penyadapan ilegal, akses tanpa hak ke sistem elektronik, atau menghilangkan barang bukti. Perbuatan tersebut harus diproses berdasarkan ketentuan pidana yang relevan.
Kedua, ancaman terhadap keselamatan Presiden yang harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait.
Ketiga, makar yang memiliki unsur hukum tersendiri dan harus dibuktikan melalui proses peradilan. Dengan demikian, penyadapan tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai makar. Tujuan, motif, peran, dan rangkaian tindakannya harus diperiksa serta dibuktikan berdasarkan hukum. Saya tidak sedang meremehkan ancaman terhadap kepala negara. Yang saya tekankan adalah bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan bukti, bukan sekadar penilaian terhadap situasi politik yang sedang gaduh.
Pemakzulan pun bukan wilayah abu-abu. UUD NRI Tahun 1945 sudah mengaturnya. Pasal 1 ayat (2) dan (3) menyebut kedaulatan ada di tangan rakyat dan Indonesia adalah negara hukum. Presiden dipilih rakyat, tetapi tetap berada di bawah konstitusi. Pasal 7A memberi enam alasan pemberhentian: pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat. Kebijakan yang tidak populer, beda pilihan politik, atau popularitas yang turun tidak masuk daftar itu.
Prosesnya berlapis. Menurut Pasal 7B, DPR lebih dulu menyatakan pendapat dengan dukungan minimal dua pertiga anggota yang hadir. Setelah itu Mahkamah Konstitusi memeriksa dan wajib memutus paling lama 90 hari. Hanya jika terbukti, DPR meneruskan usulnya ke MPR, yang memutus dalam sidang berkuorum tiga perempat dengan persetujuan dua pertiga anggota yang hadir. Artinya tidak ada jalan pintas lewat tekanan massa atau unggahan viral. Di situ letak beda demokrasi konstitusional dengan perebutan kekuasaan. Dan kalau jabatan Presiden kosong, Pasal 8 sudah mengatur: Wakil Presiden menggantikan sampai masa jabatan habis.
Mengkritik Presiden, bahkan menghendaki Presiden diberhentikan, dijamin Pasal 28E dan 28F, selama dilakukan secara damai dan lewat jalur konstitusional. Itu demokrasi, bukan makar. Kebebasan ini memang ada batasnya: Pasal 28J menuntut kita menghormati hak orang lain dan menjaga ketertiban umum. Kritik adalah hak. Kekerasan, ancaman, dan tindak pidana bukan.
Jimly Asshiddiqie memandang pemakzulan sebagai alat agar pemegang kekuasaan tetap bertanggung jawab kepada hukum, bukan cara menjatuhkan pemerintah sesuka hati. Penelitian Ofis Rikardo (2025) menekankan pembuktian berdasarkan Pasal 7A dan 7B, dan mengingatkan bahwa susunan kekuatan politik di DPR bisa memengaruhi efektivitas pengawasan. Bagi saya, konstitusi tidak boleh dipakai untuk mempertahankan kekuasaan, dan tidak boleh dipakai untuk merebutnya. Yang sering terjadi justru begini: orang mengkritik, langsung dicap anti-pemerintah; orang mengusulkan pemakzulan, langsung dituduh makar.
Sebagai pengajar PPKn, saya melihat soal ini sebagai ujian literasi kewarganegaraan kita. Pendidikan kewarganegaraan tidak cukup berhenti di mengajarkan hormat kepada Presiden dan simbol negara. Warga perlu belajar berpikir kritis, membaca konstitusi, berani bersuara, dan mengawasi pemerintah. Bahaya bagi demokrasi tidak selalu berupa makar. Kadang ia datang dari warga yang berhenti bernalar, mudah tersulut, dan membiarkan kepentingan politik mengalahkan kebenaran. Karena itu, kritis boleh, anarkis jangan.
Siapa pun presidennya, ia tunduk pada konstitusi. Pemerintahan boleh berganti dan kekuasaan boleh berakhir, tetapi negara hukum dan demokrasi harus tetap berdiri. Itu yang perlu kita jaga, bukan kekuasaan seseorang.
Editor : Heru Mustofa
