Penulis : Hafiza Destianissa (Mahasiswa Universitas Pamulang)

Sumber : Foto Dokumentasi

LABIQA.ID — Setiap pagi, kita diingatkan pada satu hal sederhana: trotoar adalah ruang bagi pejalan kaki. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan kondisi yang berbeda. Alih-alih menjadi tempat berjalan yang aman dan nyaman, trotoar di sejumlah titik justru berubah menjadi jalur alternatif bagi pengendara sepeda motor yang ingin menghindari kemacetan.

Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat. Pada jam sibuk, sepeda motor yang melintas di trotoar menjadi pemandangan yang mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Klakson terdengar dari belakang, sementara pejalan kaki terpaksa mengalah, bahkan turun ke badan jalan yang berisiko membahayakan keselamatan mereka.

Pertanyaannya, sejak kapan pejalan kaki harus menjadi pihak yang mengalah di ruang yang seharusnya menjadi hak mereka?

Ketika Kepentingan Pribadi Mengalahkan Aturan

Akar persoalan ini bukan sekadar kemacetan, melainkan perilaku pengguna jalan yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas aturan dan keselamatan bersama. Alasannya beragam, mulai dari ingin menghindari kemacetan, hanya melintas sebentar, hingga sedang terburu-buru.

Padahal, aturan lalu lintas telah menetapkan kewajiban bagi setiap pengendara untuk mematuhi rambu dan marka jalan. Trotoar diperuntukkan bagi pejalan kaki, bukan sebagai jalur pintas kendaraan bermotor.

Ketika satu pengendara mulai menggunakan trotoar dan pelanggaran tersebut dibiarkan, pengendara lain berpotensi mengikuti tindakan yang sama. Jika berlangsung terus-menerus, trotoar kehilangan fungsi utamanya dan pejalan kaki semakin kehilangan ruang yang aman untuk beraktivitas.

Masalah ini bukan lagi semata-mata tentang keterlambatan beberapa menit. Lebih dari itu, persoalannya menyangkut kedisiplinan, kepatuhan terhadap hukum, dan penghormatan terhadap hak pengguna jalan lainnya.

Pejalan Kaki Menjadi Pihak yang Paling Dirugikan

Pihak yang paling terdampak dari penyalahgunaan trotoar adalah pejalan kaki, terutama kelompok rentan. Penyandang disabilitas pengguna kursi roda dapat kesulitan melintas ketika jalur pedestrian terhalang kendaraan. Ibu hamil, anak-anak, dan lanjut usia juga menghadapi risiko ketika harus turun ke badan jalan untuk menghindari sepeda motor.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan trotoar bukan sekadar persoalan ketertiban, melainkan juga menyangkut keselamatan, aksesibilitas, dan hak masyarakat untuk menggunakan fasilitas publik secara layak.

Pembangunan trotoar yang lebar, rapi, dan ramah bagi pejalan kaki membutuhkan anggaran serta perencanaan. Namun, investasi tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila fasilitas yang telah dibangun tidak dijaga dan digunakan sesuai peruntukannya.

Trotoar seharusnya menjadi ruang publik yang aman bagi semua orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas.

Baca Juga : Ketika Rokok Jadi Ancaman di Jalan: Abu dan Bara Berisiko Membahayakan Pengendara Lain

Penegakan Hukum dan Pembenahan Infrastruktur

Menyalahkan pengendara sepeda motor saja tidak cukup. Pemerintah juga perlu mengevaluasi kondisi lalu lintas di kawasan Tubagus Angke. Kemacetan, keterhubungan transportasi umum, kondisi infrastruktur, serta konsistensi penegakan hukum merupakan sejumlah aspek yang patut diperhatikan.

Dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kewajiban pengguna jalan untuk mematuhi ketentuan lalu lintas. Pasal 106 ayat (4) mengatur kepatuhan terhadap rambu dan marka jalan. Sementara itu, Pasal 287 ayat (1) mengatur sanksi atas pelanggaran rambu lalu lintas dan marka jalan, dengan ancaman pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Penanganan masalah ini perlu dilakukan melalui beberapa langkah.

Pertama, penegakan hukum yang konsisten. Pengawasan dan penindakan perlu dilakukan di titik-titik rawan pelanggaran agar trotoar tidak terus digunakan sebagai jalur kendaraan bermotor.

Kedua, pembenahan infrastruktur pedestrian. Pemasangan pembatas fisik, seperti bollard, serta pengaturan akses kendaraan perlu dipertimbangkan dengan tetap memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas, akses darurat, dan kepentingan masyarakat.

Ketiga, evaluasi manajemen lalu lintas. Pemerintah perlu mengkaji penyebab kemacetan dan meningkatkan kualitas serta keterhubungan transportasi umum agar mobilitas masyarakat dapat berlangsung lebih tertib.

Keempat, peningkatan kesadaran masyarakat. Setiap pengguna jalan harus memahami bahwa keselamatan bersama lebih penting daripada keuntungan waktu yang diperoleh dengan melanggar aturan.

Mengembalikan Trotoar kepada Pemiliknya

Trotoar merupakan salah satu cerminan bagaimana sebuah kota memperlakukan warganya. Kota yang ramah bukan hanya kota yang mampu memperlancar kendaraan, tetapi juga kota yang menyediakan ruang aman bagi orang untuk berjalan kaki.

Sudah saatnya trotoar dikembalikan pada fungsi utamanya. Hak pejalan kaki harus dihormati, fasilitas publik harus dijaga, dan pelanggaran tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang lumrah hanya karena sering terjadi.

Berjalan kaki bukanlah kemewahan. Setiap warga berhak mendapatkan ruang yang aman dan nyaman untuk melakukannya.

Berhentilah menjadikan trotoar di Jalan Tubagus Angke dan kawasan lainnya sebagai jalan alternatif sepeda motor. Sebab, pada akhirnya, setiap orang adalah pejalan kaki.

Editor : Heru Mustofa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *